Hari ini 01 April 2019, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Batam melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi melalui Video Conference. Komunikasi daring ini membahas mengenai beberapa hal yakni Tahapan yang di tunda, Potensi kerawanan dan pembahasan beberapa pasal di undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Rapat Koordinasi ini dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Batam dan Kasat Reskrim Polresta Barelang ataupun yang mewakili serta anggota Sentra Gakkumdu Kota Batam.

“Komisioner Divisi Hukum, Humas dan Hubal Mangihut Rajagukguk,SE., MM menjelaskan Agar tetap kordinasi dan bilang penting kita mengadakan olahraga bersama,atau senam di depan kantor bawaslu kota batam, ungkapnya.”

Dari Pihak Kasipidum, ibu Rumondang  berharap tetap koordinasi dilaksanakan dan kalau ada temuan atau setiap laporan agar kami juga sebelumnya di informasikan sehingga ketika kalau mau di tindaklanjuti di gakkumdu bisa lebih bagus.

“Pihak Kasatreskrim Ibu puji Astuti agar tetap dilakukan kordinasi setiap ada informaai yang berkembang termasuk mengenai penanganan pelanggaran ,dan diharapkan bisa dibuat rakor.”

“Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran Bosar Hasibuan, SE., M.Ak menjelaskan tentang penanganan pelanggaran tentang UU Pilkada 2016, yang menyatakan agar menjaga Netralitas ASN dan termasuk kepala daerah tidak bisa melakukan mutasi 6 bulan sebelum pilkada menjadi perhatian kita bersama, dan tetap kita kordinasi.”

Sentra Gakkumdu Kota Batam akan terus bersinergi demi terciptanya keadilan pemilu.
#salamawas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.