Ketua Bawaslu RI meresmikan Kampung Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang di Hinterland Batam

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Abhan, SH, MH meresmikan Kampung Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang di Hinterland Batam, tepatnya di Kelurahan Bulang Lintang Kecamatan Bulang pada Kamis (13/08/2020). 

Kedatangan orang nomor satu di Bawaslu ini disambut meriah oleh masyarakat Bulang Lintang dan pemasangan tanjak Melayu oleh tokoh masyarakat, pencak silat dan tari sekapur sirih sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang datang. 

Abhan dalam arahannya mengapresiasi warga Kelurahan Bulang Lintang karena antusiasme masyarakat yang sangat tinggi untuk mewujudkan anti politik uang pada pilkada tahun 2020. “saya memberikan apesiasi sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda beserta seluruh masyarakat Bulang Lintang yang mau mendeklarasikan diri dan menjadikan Bulang Lintang sebagai Kampung Pengawas Partisipatif Anti Politik Uang pada pilkada tahun 2020 di Kota Batam dan ini menjadi ikhtiar kita Bersama”, ujar Abhan.

Tokoh demokrasi yang juga merupakan Koordinator Divisi (Kordiv) SDM dan Organisasi Bawaslu RI ini mengatakan permasalahan korupsi yang masih ada di Indonesia bermula dari politik uang. “Indonesia masih ada soal korupsi, itu bermula dari persoalan politik uang. Kalau pilkada tanpa politik uang inshaallah gubernur yang terpilih ataupun walikota yang terpilih akan bisa memikirkan rakyatnya. Tetapi kalau terpilihnya karena politik uang, yang dipikirkan bukan rakyat lagi tetapi memikirkan bagaimana cara mengembalikan modalnya, yang kedua bagaimana cara mendapatkan untung dan yang ketiga jika saya masih bisa mencalonkan kembali, bagaimana caranya saya mendapatkan modal lagi”, lanjutnya.

Muhammad Sjahri Papene, SH, MH, Ketua Bawaslu Provinsi Kepri dalam sambutannya mengatakan Bawaslu, seluruh elemen masyarakat beserta stake holder harus saling bekerja sama untuk mewujudkan pilkada yang demokratis dan bermartabat serta setiap proses yang dilakukan secara transparan, akuntabel dan kredible. “Bawaslu harus mampu meningkatkan seluruh potensi dalam mewujudkan pilkada yang demokratis dan bermartabat dalam proses penyelenggaraannya. Khususnya dalam pengawasan harus melibatkan seluruh elemen baik seluruh masyarakat maupun pemangku kepentingan proses ini dilakukan secara transparan,akuntabel dan kredibel”, ujar Sjahri.

Kampung Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang di Kelurahan Bulang Lintang terwujud dari kemandirian masyarakat. “Pembentukan kampung pengawasan terwujud dari kemandirian masyarakat untuk menentukan pemimpin tanpa intervensi apapun termasuk politik uang, isu sara dan informasi berita bohong” lanjutnya.

Muhammad Rudi, SE, MM, Walikota Batam dalam sambutannya meminta kepada masyarakat Bulang Lintang untuk tidak termakan politik uang. Rudi juga berharap agar Kampung Pengawasan Partisipatif APU Bulang Lintang ini menjadi kampung percontohan dalam menghadirkan Pilkada yang berkualitas dan bermartabat.

Saptono, Tokoh Masyarakat Bulang Lintang dalam sambutannya mengatakan bahwa, yang menjadi motivasi terbentuknya Kampung APU di Bulang Lintang, salah satunya adalah sejarah. Pada zaman Sultan Mahmud Riayat Syah, Bulang Lintang menjadi tempat pertemuan politik penting, dimana Sultan Mahmud Riayat Syah mendamaikan sengketa dua tokoh besar yakni antara Engku Muda Muhammad dengan Raja Ali secara kekeluargaan. 

Setelah meresmikan Kampung Pengawasan Partisipatif, Abhan menziarahi makam Temenggung Abdul Jamal, Bendahara Kesultanan Melayu Riau Lingga Johor. Pada kunjungan kerja di Kepri ini, Abhan diagendakan menghadiri dua kegiatan, yakni peresmian Kampung Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang di Kelurahan Bulang Lintang yang terlaksana pada Kamis (13/08/2020), dilanjutkan dengan membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang digelar di Aston Hotel Kota Batam pada malamnya.