Lompat ke isi utama

Berita

Persiapkan Penanganan Pelanggaran, Anggota Bawaslu Kota Batam ikuti Rakernis

Persiapkan Penanganan Pelanggaran, Anggota Bawaslu Kota Batam ikuti Rakernis

Anggota Bawaslu Kota Batam Priya Ribut Santosa bersama Anggota Bawaslu RI Puadi, Ketua Bawaslu Kepri dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota lainya di Kepri

Tangerang- Anggota Bawaslu Kota Batam Priya Ribut Santosa mengikuti Rapat Kerja Teknis Persiapan Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran partai Politik dan Pemutakhiran Data Pemilih di Gran Soll Marina Hotel Tangerang Selasa (13/07/2022).

Pada kegiatan ini anggota Bawaslu Puadi berharap jajaran Bawaslu daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dapat memetakan potensi pelangggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol). Untuk itu, kata dia, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menangani dugaan pelanggaran salah satunya dengan pelatihan investigasi yang akan dilakukan bersama kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sebentar lagi akan masuk tahapan pendaftaran peserta pemilu, dan memungkinkan adanya potensi dugaan pelanggaran,” katanya saat membuka Rakernis tersebut.

Pemetaan potensi pelanggaran pemilu dalam tahapan verifikasi partai politik dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan konsekuensi dari kewenangan Bawaslu untuk memastikan semua tahapan Pemilu Tahun 2024 berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengawasan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 merupakan salah satu kegiatan untuk memastikan kepastian hukum dari prosedur verifikasi yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya, serta memastikan pemenuhan hak politik peserta pemilu, termasuk partai politik. Pelaksanaan tersebut, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

Rakernis Gelombang 1 yang dimulai dari tanggal 12 s/d 14 Juli 2022 ini dihadiri oleh 13 Provinsi beserta kabupaten/kotanya yakni Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatab, Bengkulu, Maluku Utara, Jambi, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Papua.