Di Pulau yang Dikelilingi Laut, Bawaslu Bicara Tentang Suara Perempuan dan Demokrasi

Batam - Laut di Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kamis (7/5/2026), tampak tenang. Perahu-perahu nelayan bersandar di tepian, sementara angin pesisir bergerak perlahan melewati aula kelurahan yang pagi itu dipenuhi perempuan-perempuan tangguh, mereka yang sehari-hari hidup bersama ombak, garam, dan kerja yang nyaris tak pernah selesai.

Di ruang sederhana itu, pendidikan politik tidak dibicarakan dengan bahasa yang kaku dan jauh dari kehidupan. Ia hadir sebagai percakapan tentang keberanian perempuan untuk bersuara, tentang hak yang sering dianggap biasa, tetapi sesungguhnya menentukan arah demokrasi.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Batam, Ully Yushariyen Damanik, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Pendidikan Politik Perempuan Pesisir yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kota Batam.

Dalam materinya, Ully menegaskan bahwa perempuan pesisir bukan sekadar pelengkap dalam demokrasi. Mereka adalah pilar ekonomi keluarga sekaligus agen demokrasi yang memiliki pengalaman hidup paling dekat dengan persoalan masyarakat pesisir.

“Partisipasi politik perempuan pesisir penting karena mereka memahami langsung persoalan ketahanan pangan, ekonomi keluarga nelayan, hingga keberlanjutan lingkungan laut,” jelas Ully di hadapan peserta kegiatan.

Ia menyampaikan, keterlibatan perempuan dalam politik memastikan kebutuhan masyarakat pesisir tidak hilang dalam kebijakan publik. Sebab demokrasi yang sehat tidak hanya dihitung dari jumlah suara, tetapi juga dari siapa yang diberi ruang untuk bicara.

Dalam pemaparannya, Ully juga menjelaskan tiga peran utama Bawaslu dalam pendidikan politik, yakni pengawasan pemilu, penguatan demokrasi, dan pendidikan pemilih.

Menurutnya, demokrasi yang inklusif tidak lahir dengan sendirinya. Ia harus dibangun melalui pendidikan politik yang menyentuh masyarakat hingga ke wilayah pesisir dan pulau-pulau penyangga.

Namun di balik pentingnya partisipasi itu, perempuan pesisir masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan akses informasi politik akibat hambatan geografis dan minimnya jaringan internet, hingga beban ganda domestik dan ekonomi yang menyita waktu mereka setiap hari.

“Mereka mengurus rumah, membantu ekonomi keluarga, mengolah hasil laut, tetapi di saat yang sama masih dituntut hadir dalam ruang-ruang demokrasi. Ini bukan hal mudah,” ungkap Ully.

Karena itu, Bawaslu Kota Batam mendorong sejumlah strategi pemberdayaan, seperti sosialisasi berbasis komunitas, pelatihan pengawasan partisipatif, dan pendampingan kelompok nelayan perempuan.

Di tengah pembahasan itu, suasana aula terasa hidup. Beberapa peserta mengangguk pelan, sebagian lain saling bertukar pandang. Sebab apa yang dibicarakan pagi itu bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Itu adalah kehidupan sehari-hari.

Pendidikan politik di wilayah pesisir akhirnya bukan sekadar membahas pemilu atau mencoblos di TPS. Ia menjadi upaya memastikan bahwa perempuan-perempuan di tepian laut juga memiliki hak yang sama untuk didengar.

Sebab demokrasi tidak boleh hanya tumbuh di pusat kota. Demokrasi juga harus sampai ke pulau-pulau kecil, ke rumah-rumah nelayan, dan ke tangan perempuan yang selama ini bekerja dalam diam.

Dan dari Kelurahan Kasu, Bawaslu Kota Batam mencoba memastikan suara itu tidak tenggelam oleh ombak.