|
Kota Batam berdiri sebagai salah satu kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan menjadi tujuan para pekerja migran dari berbagai daerah. Dengan keberagaman masyarakat serta tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi, kota ini menyimpan dinamika politik dan tantangan pengawasan pemilu yang cukup kompleks. Karakteristik geografis Kota Batam tergolong unik, di mana dari total luas wilayah 3.848,97 km², sebanyak 72,88% merupakan lautan dan hanya 27,12% yang berupa daratan. Di tengah hamparan laut tersebut, terdapat 371 pulau yang tersebar di 12 kecamatan dan 64 kelurahan, termasuk tiga kecamatan hinterland atau pulau penyangga yaitu Belakang Padang, Bulang, dan Galang. Menjangkau 20 kelurahan di kawasan hinterland tersebut memerlukan aksesibilitas transportasi laut dengan jarak tempuh yang cukup jauh dari pusat pemerintahan, menjadikan distribusi informasi dan logistik sebuah perjuangan tersendiri.
Sebagai rumah bagi 1.260.785 jiwa atau sekitar 60% dari total populasi Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam menjadi barometer utama suksesnya Pemilukada Serentak 2024. Kami di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam mengemban tanggung jawab besar untuk mengawal hak pilih dari 899.666 pemilih, terdiri atas 448.965 pemilih laki-laki dan 450.701 pemilih perempuan, yang menyalurkan suaranya di 1.821 TPS. Pengawasan ketat kami lakukan di seluruh titik, mulai dari TPS reguler di kawasan pemukiman padat hingga pembentukan TPS di Lokasi Khusus seperti Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Batam, guna memastikan seluruh warga binaan tetap mendapatkan dan menggunakan hak pilihnya secara adil.
Bagi kami di Bawaslu Kota Batam, lautan dan jarak bukanlah penghalang, melainkan garis tugas yang harus dijaga dengan integritas tinggi. Untuk mengantisipasi segala bentuk potensi pelanggaran sejak awal, kami menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi kerawanan seperti politik uang, intimidasi, isu SARA, hingga ketidaknetralan ASN. Sebagai wujud nyata pencegahan, Bawaslu Kota Batam menerbitkan 28 Surat Imbauan dan 9 Surat Instruksi tertulis kepada penyelenggara teknis dan pemangku kepentingan terkait. Kami juga meluncurkan Posko Aduan Masyarakat "Kawal Hak Pilih" pada 18 Juli 2024 untuk memastikan setiap warga yang memenuhi syarat benar-benar terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
Memasuki tahapan krusial pemungutan dan penghitungan suara, digitalisasi menjadi sarana pendukung utama kami. Seluruh jajaran Pengawas TPS dibekali dengan aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih), sebuah sistem terenkripsi yang memungkinkan pelaporan hasil pengawasan secara cepat, akurat, dan dilengkapi bukti foto otentik di lapangan. Namun, pengawasan formal tentu tidak akan pernah cukup tanpa keterlibatan masyarakat. Melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif, kegiatan Peran Serta Perempuan dalam Mengawasi Pemilihan, hingga pembentukan Komunitas Pengawas Partisipatif (KPP), kami merangkul relawan dan warga untuk ikut menjadi benteng demokrasi. Inilah catatan resmi pengawasan dari kami, tim internal Bawaslu Kota Batam, sebuah dedikasi tanpa henti dalam menjaga kemurnian suara rakyat di seluruh daratan dan lautan Kota Batam