Antonius Tekankan Pentingnya Literasi Hukum Kepemiluan

Batam - Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Itoloha Gaho menegaskan pentingnya peningkatan akses layanan informasi hukum kepemiluan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi di Kota Batam. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum yang diinisiasi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batam, Kamis (21/5/2026), di ruang rapat kantor Bawaslu Kota Batam.

Dalam sambutannya, Antonius menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya di Kota Batam menjadi bahan evaluasi penting bagi Bawaslu. Menurutnya, masih terdapat berbagai potensi pelanggaran serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi kepemiluan. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab melalui penguatan edukasi dan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat.

“Kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait kepemiluan dapat memunculkan potensi pelanggaran. Karena itu Bawaslu Kota Batam terus melakukan sosialisasi layanan hukum dan JDIH di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, partai politik, hingga masyarakat umum,” ujar Antonius.

Antonius mengapresiasi langkah Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang dinilai aktif memperkenalkan layanan hukum Bawaslu kepada masyarakat. Menurutnya, pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan melalui penanganan pelanggaran, tetapi juga melalui upaya pencegahan dengan membangun kesadaran hukum publik. Di tengah demokrasi yang sering bergerak cepat dan gaduh, pengetahuan hukum menjadi penyangga agar masyarakat tidak mudah terseret dalam pelanggaran ataupun informasi yang menyesatkan.

Antonius juga menyoroti perkembangan layanan hukum di Bawaslu Kota Batam yang kini telah memiliki ruang JDIH dan perpustakaan mini sebagai pusat akses informasi kepemiluan. Ia menyebut fasilitas tersebut menjadi langkah awal membangun budaya sadar hukum, baik di internal lembaga maupun di tengah masyarakat. Baginya, demokrasi tidak cukup hanya dijaga di ruang pemungutan suara, tetapi juga melalui pemahaman terhadap aturan yang mengawal prosesnya tetap adil dan bermartabat.

“Kita berharap kegiatan ini dapat merefleksikan kembali sekaligus menguatkan pengetahuan kita terkait regulasi dan pelaksanaan demokrasi di Kota Batam,” tutup Antonius