Bawaslu Batam Perkuat Tata Kelola Keuangan, Antonius Tekankan Kepatuhan terhadap Regulasi

Batam - Pengelolaan keuangan bukan sekadar soal angka yang harus selesai dibukukan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab, aturan, dan konsekuensi yang melekat pada setiap rupiah yang digunakan. Pesan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itoloha Gaho, saat membuka kegiatan “Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Kota Batam: Pengelolaan Keuangan dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2026”, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Batam tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi jajaran Bawaslu Kota Batam untuk memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran agar berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam serta seluruh jajaran sekretariat.

Dalam sambutannya, Antonius menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari KPPN Kota Batam dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang hadir untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ia berharap pembelajaran tersebut dapat membantu Bawaslu Kota Batam menjalankan tugas pengawasan tanpa terkendala persoalan administrasi maupun penggunaan anggaran.

“Ke depannya pengelolaan seluruh kegiatan Bawaslu Kota Batam dapat menjalankan tugas pengawasan tanpa ada kendala karena persoalan penggunaan anggaran yang tidak sesuai,” ujar Antonius.

Jangan Sampai Kegiatan Berjalan, Anggaran Tersandung

Antonius menegaskan bahwa meskipun kegiatan secara khusus membahas pengelolaan keuangan, seluruh jajaran perlu memahami substansi yang disampaikan. Pengetahuan mengenai tata kelola anggaran, menurutnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab tim keuangan, tetapi juga penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

Ia meminta jajaran untuk memahami batas-batas penggunaan anggaran sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan.

“Mana kala ada hal-hal penggunaan anggaran yang menurut teman-teman di keuangan ini tidak sesuai penggunaannya, sehingga tidak dilakukan,” tegasnya.

Menurut Antonius, seluruh kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Batam harus berpedoman pada regulasi, peraturan perundang-undangan, serta ketentuan mengenai keuangan dan perbendaharaan negara.

Ia mengingatkan bahwa persoalan tata kelola keuangan bukan perkara kecil. Ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran dapat membawa konsekuensi tidak hanya bagi jajaran pengelola keuangan, tetapi juga dapat berdampak pada komisioner maupun pihak lain yang terkait.

Karena itu, ia mendorong seluruh jajaran untuk berhati-hati dan tidak ragu berkonsultasi ketika menghadapi persoalan dalam pelaksanaan anggaran.

Kolaborasi dan Konsultasi Jadi Kunci

Antonius juga menekankan pentingnya kolaborasi antara tim keuangan, jajaran sekretariat, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, KPPN, serta lembaga terkait lainnya.

Menurutnya, keberadaan personel yang semakin lengkap harus dimanfaatkan untuk membangun budaya kerja yang saling mendukung dan mengingatkan. Terutama bagi personel yang masih baru, pengalaman jajaran yang telah lebih dahulu berkecimpung dalam pengelolaan keuangan dapat menjadi bekal penting.

“Bukan mengimitir, bersama-sama kolaborasi dan bersama-sama saling mengingatkan,” katanya.

Ia juga meminta jajaran keuangan untuk aktif berkonsultasi dengan KPPN maupun lembaga lainnya apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap penggunaan anggaran berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Antonius berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan membawa pulang pengetahuan yang dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

“Semoga kita bisa memperoleh ilmu yang kelak bisa selalu kita gunakan, terutama di dalam tugas kita di lembaga Bawaslu Kota Batam,” ujarnya.

Anggaran yang Tertib, Pengawasan yang Lebih Kokoh

Kegiatan kemudian secara resmi dibuka oleh Antonius. Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Batam berupaya memastikan pengelolaan administrasi dan anggaran berjalan tertib, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab dalam sebuah lembaga pengawasan, integritas tidak hanya diuji ketika mengawasi orang lain. Ia juga dimulai dari cara lembaga mengelola dirinya sendiri—termasuk bagaimana setiap anggaran negara digunakan dengan hati-hati, sesuai aturan, dan untuk kepentingan tugas yang telah diamanahkan.