Ketika Demokrasi Harus Diceritakan: Catatan Tegas dari Ruang Rapat Bawaslu Kota Batam

Batam - Di ruang rapat yang sederhana, demokrasi kembali diingatkan bahwa ia tidak cukup hanya dijalankan, ia juga harus diceritakan. Jumat, 10 April 2026, di ruang rapat Bawaslu Kota Batam, Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Itoloha Gaho, berdiri di hadapan wajah-wajah yang bukan sekadar hadir, tetapi memikul sejarah kecil yang tak selalu tercatat.

Antonius membuka dengan kesadaran yang sunyi namun tegas, bahwa perjalanan demokrasi Indonesia tidak pernah benar-benar steril dari luka. Delapan belas tahun usia Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia bukan sekadar angka, melainkan jejak panjang pertarungan antara harapan publik dan godaan kuasa.

“Jika demokrasi diibaratkan manusia,” demikian kira-kira pesan yang mengendap dalam sambutannya, “maka usia 18 tahun adalah masa kedewasaan.” Tetapi kedewasaan demokrasi tidak datang dengan sendirinya. Ia ditempa oleh ingatan tentang DPT siluman, tentang angka-angka yang pernah berubah arah, tentang suara rakyat yang sempat tersesat di meja rekapitulasi.

Antonius mengingat masa ketika ia pertama kali memilih, ketika proses demokrasi masih menyimpan banyak keraguan. Ada cerita tentang rekapitulasi yang dilakukan di tempat yang tak seharusnya, tentang kepentingan yang diam-diam mencari jalan pulang. Kisah-kisah seperti itu mungkin tak selalu tertulis di berita, tetapi hidup dalam percakapan masyarakat.

Namun demokrasi, seperti manusia, belajar dari kesalahannya sendiri. Sistem pengawasan berkembang. Partisipasi publik menguat. Kepercayaan tidak lagi sekadar slogan, tetapi dirawat melalui kerja-kerja yang sering kali tak terlihat.

Di titik itulah peran kehumasan menemukan maknanya. Kerja pengawasan yang tidak didokumentasikan akan mudah dilupakan, seolah tidak pernah ada. Kerja yang tidak dipublikasikan akan kehilangan suaranya di tengah riuh informasi digital.

Kegiatan Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, Dokumentasi, dan Informasi Publik ini menjadi pengingat bahwa narasi bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari akuntabilitas. Bahwa demokrasi modern tidak hanya membutuhkan integritas, tetapi juga kemampuan menjelaskan dirinya sendiri kepada publik yang semakin kritis, publik yang hidup di antara TikTok, Instagram, dan banjir informasi yang tak selalu benar.

Hadir sebagai narasumber, Komisioner KPID Sulawesi Tengah, Mita Meinansi, menegaskan bahwa kerja kehumasan hari ini semakin mendekati praktik jurnalistik. Humas tidak lagi sekadar mendokumentasikan kegiatan, tetapi memproduksi pengetahuan publik yang harus akurat, berimbang, dan relevan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta regulasi internal Bawaslu menjadi fondasi etik sekaligus teknis dalam memastikan informasi tidak kehilangan makna.

Dalam era ketika media konvensional tak lagi menjadi satu-satunya pintu informasi, humas justru menjadi salah satu sumber utama bagi media. Video, foto, dan rilis tidak lagi berhenti di meja redaksi internal, tetapi bergerak cepat menuju ruang publik yang serba digital.

Antonius juga menegaskan bahwa kekuatan lembaga tidak hanya terletak pada pimpinan yang datang dan pergi setiap lima tahun, tetapi pada staf yang setia menjaga ritme kerja yang sering kali sunyi dari sorotan. Ia menyampaikan apresiasi kepada mereka yang memulai sebagai pegawai kontrak dan tetap bertahan, menjadi fondasi yang menjaga kesinambungan kelembagaan.

Karena kepercayaan publik, seperti demokrasi itu sendiri, tidak lahir dari pidato. Ia tumbuh dari konsistensi.

Kegiatan kemudian berlanjut dengan halal bihalal dalam rangka peringatan 18 tahun Bawaslu RI, ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh pimpinan Bawaslu Kota Batam. Sebelum itu, tausiah disampaikan oleh Jupriansyah, mengingatkan bahwa ukhuwah tidak selalu berarti kesamaan, tetapi kemampuan menjaga persaudaraan di tengah perbedaan.

Di tengah perbedaan itulah demokrasi menemukan relevansinya. Dan di tengah derasnya arus informasi, kehumasan menjadi penjaga agar fakta tidak tenggelam menjadi sekadar opini.

Demokrasi, akhirnya, bukan hanya soal memilih. Ia soal mengingat, mencatat, dan berani menyampaikan kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak selalu nyaman.