Silaturahmi Sebelum Tahapan: Bawaslu Batam dan PSI Bicara Regulasi, Partisipasi, dan Pendidikan Politik

Batam - Di sebuah Jumat yang tenang, 27 Februari 2026, rombongan Bawaslu Kota Batam melangkah masuk ke kantor DPD PSI Kota Batam. Tidak ada baliho kampanye. Tidak ada sorak-sorai massa. Karena ini bukan musim pemilu. Justru karena itulah pertemuan ini terasa penting.

Silaturahmi, kata Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Itoloha Gaho, harus dilakukan jauh sebelum tahapan dimulai. Sebab ketika tahapan sudah berjalan, ruang menjadi sempit, bahkan sekadar minum kopi bersama bisa ditafsirkan sebagai ketidaknetralan.

“Kita bukan lembaga yang hanya datang saat hari pemungutan suara. Momentum ini penting untuk saling mengenal dan mengingatkan,” ujar Antonius.

Antonius menjelaskan bahwa kunjungan ini lahir dari evaluasi internal. Dalam pleno pemutakhiran data partai politik (PDPB) di KPU Kota Batam, partisipasi partai politik dinilai masih rendah. Padahal, menurutnya, kehadiran partai politik dalam proses pemutakhiran data, baik data kepengurusan maupun data pemilih, merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

“Partisipasi pemilih kemarin belum sesuai harapan. Ini bukan hanya tugas penyelenggara, bukan hanya tugas partai politik, tapi tugas kita semua,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa satu suara yang tidak digunakan dapat menentukan arah kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Selain itu, Antonius juga menyinggung proses pemutakhiran data partai politik melalui aplikasi Sipol yang dilakukan secara berkala. Ia berharap partai politik aktif memperbarui data kepengurusan, alamat kantor, serta kelengkapan administrasi lainnya sebelum memasuki tahapan verifikasi faktual menuju Pemilu 2029.

Rombongan Bawaslu Kota Batam diterima langsung oleh Ketua DPD PSI Kota Batam, Donal Pangihutan, bersama jajaran pengurus, termasuk sekretaris dan bendahara. Donal menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.

“Kami butuh arahan dan masukan dari Bawaslu agar berjalan sesuai aturan,” ujarnya. Ia juga menegaskan komitmen PSI sebagai partai yang banyak diisi anak muda untuk terus belajar dan menjaga proses demokrasi.

Dalam diskusi yang berlangsung cair namun substantif, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Batam, Zainal Abidin, mengangkat isu yang kerap menimbulkan perdebatan, politik uang dan batasan manipulasi.

Ia menjelaskan bahwa Bawaslu bekerja berdasarkan regulasi yang ketat. Tidak ada istilah “OTT” dalam regulasi Bawaslu, yang ada hanyalah temuan dan laporan. Setiap laporan wajib diproses, meskipun pada akhirnya bisa dihentikan jika tidak terbukti.

“Kami bergerak sesuai regulasi. Kadang publik melihatnya berbeda, tapi ruang gerak kami dibatasi aturan,” jelasnya.

Zainal juga mengingatkan bahwa regulasi pemilu bersifat dinamis dan terus diperbarui. Perbandingan dengan aturan pemilu sebelumnya kerap memunculkan salah paham di publik. Tantangan pengawasan, katanya, bukan hanya pada pelanggaran, tetapi juga pada persepsi.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Syailendra Reza, menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai mandat utama partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik.

“Pendidikan politik adalah jantung partai politik,” tegasnya.

Reza mengingatkan bahwa verifikasi faktual menjelang tahapan pemilu bukan sekadar soal dokumen di Sipol, tetapi kesesuaian antara SK kepengurusan dan keberadaan nyata di lapangan, termasuk alamat kantor dan struktur hingga tingkat kecamatan.

Diskusi juga menyentuh pentingnya kehadiran partai politik dalam pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB). Data pemilih yang akurat, yang kini mendekati 950 ribu di Kota Batam, menjadi fondasi bagi kualitas pemilu ke depan.

Silaturahmi dan koordinasi ini, bukan hanya formalitas. Ia adalah upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperoleh klarifikasi terkait data kepengurusan dan keanggotaan partai politik, demi mendukung pemutakhiran data yang akurat dan berkesinambungan.

Di luar sana, Pemilu 2029 mungkin terasa jauh. Tetapi di ruang diskusi itu, waktu justru terasa dekat. Dua puluh bulan sebelum pemungutan suara, tahapan sudah akan dimulai.

Demokrasi, rupanya, tidak dibangun dalam satu hari. Ia dirawat dalam percakapan-percakapan sunyi, sebelum baliho kembali berdiri dan nama-nama calon kembali diperebutkan. Dan di masa non-tahapan itulah, dialog menjadi fondasi.