Zainal Sampaikan Program Kerja Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Batam

Batam - Pengawasan tidak selalu hadir dalam bentuk sidang yang tegang atau ruang pleno yang penuh suara. Kadang ia berjalan pelan, mengetuk pintu sekolah, menyala dari layar aplikasi, atau tumbuh dari rapat-rapat daring yang tampak sederhana namun menyimpan arah kerja yang panjang.

Selasa, (10/02/20260, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Batam, Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi Divisi P2H/HP2H Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau yang diselenggarakan Bawaslu Kepri secara daring melalui Zoom Meeting. Dalam forum itu, ia memaparkan sejumlah rencana dan dinamika kerja Bawaslu Kota Batam di tahun 2026, tentang pencegahan, pengawasan, hingga kehumasan.

Salah satu program yang kembali dihidupkan adalah “Bawaslu Goes to School.” Program ini sejatinya telah dikoordinasikan dengan sejumlah sekolah di Kota Batam. Namun, pergantian kepala sekolah di beberapa satuan pendidikan menjadi simpul baru yang harus diurai. Nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah dikonfirmasi, kini perlu dijajaki ulang dengan pimpinan sekolah yang baru.

Di ruang-ruang pendidikan itu, demokrasi sebenarnya sedang belajar bernapas. Tetapi birokrasi kerap mengajarkan bahwa setiap perubahan membutuhkan pengulangan: koordinasi ulang, komunikasi ulang, penegasan ulang. Itulah yang kini menjadi prioritas lanjutan Bawaslu Kota Batam.

Pada aspek pencegahan, Zainal menjelaskan bahwa langkah-langkah masih merujuk pada regulasi yang berlaku, yakni PKPU Nomor 1 Tahun 2024, sembari menunggu pembaruan regulasi terbaru. Secara internal, pemaparan program telah dilakukan dan akan dilanjutkan pada tingkat kelembagaan.

Pengawasan PDBB tahun ini, lanjutnya, akan diperkuat melalui monitoring aplikasi Sidalih. Akun telah diberikan kepada Bawaslu Kota Batam dan pembaruan hasil pengawasan direncanakan setiap hari Senin. Dari monitoring tersebut, akan dirumuskan rekomendasi dan tindak lanjut apabila ditemukan hal-hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Selain itu, koordinasi lintas stakeholder menjadi langkah strategis. Kecamatan-kecamatan di Kota Batam dinilai penting sebagai sumber pemetaan informasi, terutama terkait perubahan wilayah dan administrasi. Bawaslu juga merencanakan langkah pencegahan dan koordinasi dengan instansi TNI dan Polri di Kota Batam, sebagai bagian dari mitigasi dini dalam pengawasan PDBB.

Pada bidang kehumasan, Bawaslu Kota Batam telah membentuk Tim Kreatif. Sebuah langkah kecil namun berarti. Jika sebelumnya pengelolaan dokumentasi dan publikasi bertumpu pada satu orang, kini tanggung jawab itu dibagi, dihidupkan bersama, dan diharapkan menjadi kerja kolektif antar-divisi.

Namun semangat kerap berhadapan dengan kenyataan efisiensi anggaran. Pelatihan dan penguatan kapasitas tim kreatif belum dapat dilaksanakan secara optimal. Modal utama mereka saat ini adalah kemauan dan solidaritas, dua hal yang tak selalu tercatat dalam dokumen anggaran, tetapi sering menjadi fondasi paling kuat dalam kerja kelembagaan.

Di sisi lain, publikasi yang selama ini bersifat informatif akan diarahkan agar semakin edukatif. Bawaslu Kota Batam membuka ruang kolaborasi dan pembelajaran dengan Humas Bawaslu Provinsi Kepri agar standar konten semakin searah dan berdampak.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu kabupaten/kota se-Kepulauan Riau serta jajaran sekretariat divisi terkait. Dari layar-layar kecil yang menyala serentak, satu hal terasa sama, pengawasan bukan hanya tentang mengawasi tahapan, tetapi tentang merawat kesiapan, bahkan ketika tahapan belum sepenuhnya dimulai.

Sebab demokrasi tidak menunggu. Ia tumbuh di sela-sela koordinasi, di antara kendala, dan di dalam kesungguhan untuk tetap bekerja.