Lompat ke isi utama

Berita

Bangun Lembaga yang Transparan, Bawaslu Batam Gelar Reformasi Birokrasi

Suasana penyampaian materi oleh narasumber dari BPKP Provinsi Kepulauan Riau pada kegiatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kota Batam dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik.

Suasana penyampaian materi oleh narasumber dari BPKP Provinsi Kepulauan Riau pada kegiatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kota Batam dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik.

Batam - Upaya mewujudkan lembaga yang profesional, transparan, dan berintegritas terus dilakukan Bawaslu Kota Batam. Salah satunya melalui kegiatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang digelar di Kantor Bawaslu Kota Batam, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Bawaslu Batam untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Batam, Ully Yushariyen Damanik, membuka kegiatan secara langsung. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa reformasi birokrasi merupakan proses perbaikan yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar organisasi mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Menurutnya, penguatan integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga harus menjadi budaya kerja yang tumbuh dan dijaga bersama oleh seluruh jajaran lembaga.

"Perubahan dan perbaikan harus terus dilakukan agar organisasi semakin efektif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Integritas menjadi fondasi penting dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kelembagaan," ujar Ully.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber yang memberikan pemahaman mengenai reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Narasumber pertama, Hervika Oktaria dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting. Sementara itu, Rusi Elvira, Subkoordinator Kepegawaian BPKP Provinsi Kepulauan Riau, hadir secara langsung dan memberikan pemaparan mengenai pentingnya tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Diskusi berlangsung aktif dan interaktif. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog langsung dengan narasumber terkait tantangan, praktik baik, serta langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam mendukung reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Bawaslu.

Ketua dan Anggota Bawaslu Batam, Kepala Sekretariat, serta seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kota Batam turut mengikuti kegiatan tersebut.

Bagi masyarakat, reformasi birokrasi dan zona integritas memiliki dampak yang nyata. Melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, lembaga publik didorong untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, terbuka, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks pengawasan Pemilu dan Pemilihan, penguatan reformasi birokrasi juga menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu. Dengan tata kelola yang baik dan aparatur yang berintegritas, pengawasan dapat dilakukan secara profesional, independen, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Batam berharap semangat reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dapat terus diperkuat, sehingga mampu mendukung terwujudnya lembaga yang semakin profesional, terpercaya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penulis dan editor: Budiyanto

Foto: Septiadi