Bawaslu Batam Perkuat Integritas dan Budaya Kerja Bersih

Batam - Menjelang dimulainya tahapan Pemilu dan Pemilihan berikutnya, integritas penyelenggara menjadi salah satu hal yang paling mendapat perhatian masyarakat. Kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tidak hanya dibangun melalui aturan yang baik, tetapi juga melalui komitmen aparatur yang menjalankannya.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kota Batam, Ully Yushariyen Damanik, saat membuka kegiatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Kantor Bawaslu Kota Batam, Kamis (17/9/2026).

Menurut Ully, reformasi birokrasi bukan sekadar memenuhi administrasi atau menyusun laporan, tetapi menjadi proses evaluasi untuk menemukan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi lembaga. Melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, organisasi dapat bekerja lebih efektif, transparan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

"Perubahan perlu terus dilakukan agar lembaga menjadi lebih baik. Ketika tata kelola organisasi berjalan dengan baik, maka penerapan integritas di dalam lembaga juga akan semakin mudah dilakukan," ujar Ully.

Ia menegaskan bahwa integritas tidak cukup hanya ditunjukkan melalui dokumen atau laporan administrasi. Integritas sesungguhnya akan terlihat ketika jajaran Bawaslu berhadapan langsung dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu.

Menurutnya, memasuki tahapan Pemilu, seluruh jajaran Bawaslu akan semakin sering berinteraksi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pada kondisi tersebut, masyarakat akan menilai secara langsung sejauh mana integritas dan profesionalitas lembaga dijalankan.

"Ketika tahapan dimulai, integritas kita akan semakin diuji. Masyarakat dan pihak-pihak yang berinteraksi dengan Bawaslu akan melihat bagaimana komitmen kita terhadap nilai-nilai integritas dan profesionalitas," katanya.

Ully juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, Zona Integritas harus menjadi fondasi bersama yang dijaga oleh seluruh jajaran, bukan hanya tanggung jawab satu divisi atau kelompok tertentu.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak dapat dicapai secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi seluruh unsur di lingkungan Bawaslu Kota Batam agar perubahan yang diharapkan dapat terwujud secara nyata.

"Reformasi birokrasi adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya menjadi tugas satu atau dua divisi. Semua bagian harus terlibat karena setiap pekerjaan saling berkaitan dalam mendukung kinerja lembaga," jelasnya.

Bagi masyarakat, reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas memiliki dampak yang sangat penting. Melalui upaya tersebut, lembaga publik didorong untuk bekerja lebih transparan, akuntabel, bebas dari penyalahgunaan wewenang, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam konteks pengawasan Pemilu, integritas aparatur menjadi salah satu kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Pengawas Pemilu yang profesional dan berintegritas akan mampu menjalankan tugas secara independen, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas tersebut menghadirkan narasumber Hervika Oktaria dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting, serta Rusi Elvira, Subkoordinator Kepegawaian BPKP Provinsi Kepulauan Riau yang hadir secara langsung di Kantor Bawaslu Kota Batam.

Kegiatan diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam, Kepala Sekretariat, serta seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kota Batam sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.