Bawaslu Batam Perkuat Sinergi dengan Kader Pengawas Partisipatif
|
Batam - Dalam upaya memperkuat pengawasan partisipatif di tingkat masyarakat, Bawaslu Kota Batam menggelar koordinasi bersama alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat (31/10/2025) di ruang rapat Kantor Bawaslu Kota Batam dan dihadiri oleh Komunitas Pengawas Partisipatif (KPP) yang merupakan alumni SKPP dan P2P Kota Batam.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Batam, Zainal Abidin, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya silaturahmi dan koordinasi yang berkelanjutan dengan para kader pengawasan partisipatif. Menurutnya, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi serta menyatukan langkah dalam menyusun program pengawasan yang efektif.
“Pertemuan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus konsolidasi program. Kami ingin memastikan agar kegiatan partisipatif di Batam berjalan sejalan dengan arah kebijakan Bawaslu RI dan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Zainal.
Zainal juga memaparkan perkembangan pelaksanaan Program P2P daring yang sebelumnya dijadwalkan untuk beberapa daerah di Kepulauan Riau. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan kebijakan terbaru, pelaksanaan P2P hanya dilakukan di empat titik, yaitu Tanjungpinang, Bintan, Lingga, dan Natuna, sementara Kota Batam akan dijadwalkan untuk P2P luring (tatap muka) pada waktu mendatang.
Selain membahas P2P, Bawaslu Kota Batam juga memaparkan sejumlah program yang telah dijalankan, termasuk kerja sama pendidikan kepemiluan dengan sekolah-sekolah di Batam.
“Kami sudah menandatangani kerja sama dengan SMK Negeri 7 Batam dan SMAN 26 Batam sebagai langkah awal menyasar pemilih pemula. Dari total 41 SMA/SMK di Batam, dua sekolah ini menjadi percontohan awal dalam memperkenalkan pendidikan kepemiluan di kalangan pelajar,” jelas Zainal.
Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk membangun kesadaran politik sejak dini di kalangan generasi muda, yang diharapkan menjadi pemilih cerdas pada Pemilu 2029 mendatang.
Sementara itu, Ketua Komunitas Pengawas Partisipatif (KPP) Kota Batam, Ajai, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Bawaslu yang terus melibatkan para kader dalam kegiatan pengawasan. Ia berharap, ke depan Bawaslu dapat melibatkan lebih banyak kader KPP dalam kegiatan sosialisasi di sekolah dan wilayah hinterland.
“Kami siap mendukung program Bawaslu, terutama dalam kegiatan sosialisasi di sekolah maupun daerah-daerah hinterland. Kami berharap bisa terus dilibatkan agar dapat belajar langsung cara menyampaikan materi kepemiluan kepada masyarakat,” ujar Ajai.
Dalam kesempatan yang sama, peserta juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di wilayah hinterland akibat faktor cuaca, pekerjaan, dan kurangnya sosialisasi. KPP mendorong agar Bawaslu memperluas jangkauan program pengawasan partisipatif hingga ke wilayah kepulauan.
Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting, di antaranya rencana penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Kota Batam dan KPP Kota Batam, penyusunan Buku Catatan Pengawasan KPP Kota Batam Tahun 2025, serta pengembangan program partisipatif bersama.
Kegiatan ditutup dengan sesi dialog terbuka untuk menampung masukan dari para kader. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Kota Batam Antonius Itoloha Gaho, Anggota Bawaslu Kota Batam Zainal Abidin, Plt. Kasubbag Rika Purnama Lubis, tim divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Batam, serta perwakilan Komunitas Pengawas Partisipatif Kota Batam.
Penulis dan editor: Bawaslu Kota Batam
Foto: Bima