Mengawasi Demokrasi di Antara Ombak: Cerita Pengawasan dari Kepri

Batam - Laut bukan sekadar bentang biru di peta Kepulauan Riau. Ia adalah jalan, sekaligus rintangan. Di sanalah demokrasi diuji, bukan hanya oleh pilihan politik, tetapi oleh ombak, cuaca, jarak, dan sunyi pulau-pulau kecil yang jauh dari pusat perhatian.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Vol. 9 bertema “Kerawanan dan Strategi Pengawasan di Daerah Kepulauan” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Senin (2/2/2026), secara daring melalui Zoom Meeting. Bawaslu Kota Batam turut hadir mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari penguatan literasi pengawasan pemilu lintas wilayah.

Pada forum itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Maryamah, hadir sebagai narasumber bersama Ali Purnomo, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kabupaten Jepara.

Maryamah membuka paparannya dengan data yang berbicara lantang: 96 persen wilayah Kepulauan Riau adalah lautan, hanya 4 persen daratan, yang tersebar di sekitar 2.400 pulau. Dari jumlah tersebut, sekitar 366 pulau berpenghuni, dan di sanalah pemilih berada, dengan segala implikasinya bagi pengawasan pemilu.

“Setiap pulau berpenghuni berarti ada pemilih, dan setiap pemilih berarti ada tanggung jawab pengawasan,” ujarnya.

Wilayah kepulauan, lanjut Maryamah, memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda dengan wilayah daratan. Pulau-pulau terluar di Kepri berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, hingga Vietnam. Di Batam, jarak antarnegara bahkan hanya sejauh pandang mata, anak-anak bermain bola dengan latar gedung pencakar langit Singapura.

Namun kedekatan geografis itu justru menyimpan tantangan serius. Akses transportasi terbatas, cuaca ekstrem, dan kondisi musim utara pada Februari yang bertepatan dengan Pemilu 2024, membuat gelombang laut bisa mencapai tujuh meter, memaksa penutupan jalur transportasi demi keselamatan.

“Distribusi logistik pemilu di Kepri tidak bisa berpikir satu hari sebelum pemungutan suara. Kita harus berpikir jauh lebih awal,” kata Maryamah.

Ia menjelaskan, untuk wilayah seperti Natuna dan Anambas, logistik harus dikirim lebih dini melalui kapal Pelni atau bahkan pesawat, demi memastikan keamanan. Di tingkat pulau kecil, distribusi kerap mengandalkan kapal kayu seadanya, membuat kolaborasi dengan kepolisian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain menjadi keniscayaan.

Selain logistik, politik uang dan mobilisasi pemilih menjadi kerawanan laten di wilayah kepulauan. Praktik tersebut sering terjadi di pulau-pulau kecil dan terluar, dengan modus kekeluargaan yang sulit dibuktikan. Kedekatan sosial yang kuat justru membuat masyarakat enggan melapor.

Mobilitas pemilih lintas pulau juga menjadi tantangan tersendiri, terutama mahasiswa asal kabupaten yang berkuliah di Batam atau Tanjungpinang. Fasilitasi transportasi oleh pasangan calon kerap terjadi, membungkus kepentingan politik dalam tiket pulang kampung dan uang saku.

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi pemilih. Pada Pilkada, tingkat partisipasi di Kepri tercatat sekitar 54 persen, jauh di bawah Jawa Tengah yang mencapai 67,42 persen. Faktor ekonomi menjadi penentu: banyak warga memilih melaut ketimbang datang ke TPS. Faktor budaya dan mobilitas lintas negara saat hari libur juga turut memengaruhi.

Dalam tahapan penyusunan daftar pemilih, Maryamah menyoroti persoalan mobilitas penduduk antar pulau, sulitnya verifikasi faktual, hingga pendekatan khusus terhadap komunitas seperti suku laut, yang cenderung tertutup terhadap orang luar. Belum lagi tantangan di kawasan rumah liar, blank spot komunikasi, serta perbedaan budaya dalam proses pencoklitan.

“Pengawasan di wilayah kepulauan tidak bisa hanya mengandalkan struktur formal. Kita harus menghidupkan pengawasan partisipatif masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Batam, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan Jawa Tengah, serta jajaran sekretariat.

Di ujung diskusi, satu hal menjadi terang: demokrasi di wilayah kepulauan bukan sekadar urusan regulasi. Ia adalah kerja kesabaran, keberanian, dan keberpihakan pada realitas. Mengawasi pemilu di tengah laut berarti belajar membaca gelombang dan tetap berdiri, meski pijakan sering kali goyah.