Merawat Data, Menjaga Demokrasi: Catatan Diserbu Seri Pertama 2026

Batam - Di sebuah ruang kerja yang tak sepenuhnya sunyi, diskusi tumbuh bukan sebagai perdebatan, melainkan sebagai upaya memahami kerja demokrasi dari sisi yang sering luput dilihat: proses yang berjalan ketika panggung pemilu belum dibuka.

Itulah suasana Diskusi Asyik Bareng Bawaslu (Diserbu) seri pertama tahun 2026 yang digelar Bawaslu Kota Batam, Rabu (28/1/2026), dengan tema Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Kantor Bawaslu Kota Batam dan diikuti secara daring melalui Zoom oleh peserta lainnya.

Diskusi diawali dengan pemaparan materi oleh Rezika Jeferni, Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batam, yang menegaskan bahwa pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan memiliki dasar hukum yang jelas dan berlapis, mulai dari Undang-Undang Pemilu hingga regulasi teknis KPU dan Bawaslu.

Ia menjelaskan, pemutakhiran dilakukan dua kali dalam setahun dan mencakup kepengurusan partai, keterwakilan perempuan, keanggotaan, serta domisili kantor tetap. “Pengawasan telah dilakukan melalui koordinasi, pembentukan tim, hingga pemantauan berbasis SIPOL, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan,” ujarnya.

Catatan kritis kemudian disampaikan Ully Yushariyen Damanik, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Batam. Menurut Ully, persoalan pengawasan bukan semata pada ketersediaan data, melainkan pada proses verifikasi yang dilakukan KPU.

“KPU menyampaikan data sudah sesuai, tetapi ruang pengawasan kita terbatas. Akses yang diberikan hanya sebagai viewer dan itu menjadi kendala tersendiri,” kata Ully. Ia menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian berjenjang hingga ke tingkat provinsi agar pengawasan dapat dilakukan secara optimal.

Ully juga menyinggung minimnya sosialisasi formal kepada partai politik terkait pemutakhiran data. Ia mempertanyakan efektivitas surat imbauan Bawaslu jika tidak diimbangi dengan agenda sosialisasi yang terstruktur dari KPU. “Ini bukan sekadar formalitas. Harus ada tindak lanjut yang jelas ketika persoalan yang sama kembali terulang,” ujarnya.

Pandangan berbeda namun saling melengkapi disampaikan Zainal Abidin, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Batam. Ia mengingatkan bahwa pengawasan adalah kerja regulatif, bukan kerja politis.

“Pengawasan itu soal menjalankan regulasi, bukan menunggu pelanggaran terjadi,” ujarnya. Zainal menekankan pentingnya kesamaan perspektif di internal pengawas: mencatat apa adanya, baik maupun buruk, sesuai fakta dan dasar hukum. “Kalau hasil pengawasan baik, catat baik. Kalau tidak, sampaikan apa adanya. Itu integritas pengawas,” tegasnya.

Ia juga menyoroti realitas pengawasan di lapangan yang kerap dilakukan tanpa dukungan anggaran memadai. Menurutnya, hal tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar menjadi bahan evaluasi kelembagaan ke depan.

Sementara itu, Syailendra Reza, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Batam, melihat pemutakhiran data berkelanjutan sebagai investasi ketertiban menjelang tahapan pemilu.

“Kalau administrasi disiapkan dari sekarang, kita tidak akan tergesa-gesa di hari-hari terakhir,” ujarnya. Ia menyoroti dinamika internal partai politik, termasuk regenerasi kepengurusan yang kerap membuat data tidak stabil. Kondisi ini, menurutnya, menuntut pengawasan yang adaptif dan berkelanjutan.

Diskusi Diserbu seri perdana ini menegaskan satu hal penting: pengawasan pemilu tidak selalu hadir dalam bentuk penindakan, tetapi juga dalam kesabaran mencatat, keberanian menyampaikan, dan kesediaan mengoreksi diri.

Di ruang-ruang seperti inilah, demokrasi dirawat pelan-pelan bukan dengan suara keras, tetapi dengan kerja yang konsisten, meski sering tak terlihat.