Bawaslu dan KPU Batam Perkuat Koordinasi Coktas PDPB, Akurasi Data Pemilih Jadi Prioritas

Batam - Akurasi daftar pemilih tidak boleh hanya bergantung pada data yang tersimpan dalam sistem. Ia harus diuji dengan kondisi faktual di lapangan, diperiksa melalui koordinasi lintas lembaga, dan dibuka ruang koreksinya bagi masyarakat. Atas dasar itu, Bawaslu Batam menerima kunjungan KPU Kota Batam dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026 di Kantor Bawaslu Batam, Senin (9/11/2026).

Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itoloha Gaho, saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi atas langkah KPU yang membangun koordinasi dengan berbagai instansi untuk mendukung pemutakhiran data pemilih. Menurutnya, kerja sama lintas lembaga diperlukan agar data yang dihimpun semakin berkualitas dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Antonius juga mengapresiasi rencana koordinasi KPU dengan sejumlah instansi, termasuk Imigrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkaya informasi dan membantu menguji kesesuaian data pemilih, terutama terhadap warga yang memiliki dinamika administrasi kependudukan maupun mobilitas antarwilayah dan luar negeri.

Dalam pertemuan itu, Anggota KPU Kota Batam, Adri Wislawawan, menjelaskan bahwa Coktas PDPB Triwulan IV dijadwalkan berlangsung pada 11–12 November 2026. KPU merencanakan pelaksanaan dengan lima tim yang akan menyasar sejumlah kecamatan berdasarkan pertimbangan keterwakilan data dan karakteristik wilayah.

Setiap tim terdiri atas unsur komisioner dan jajaran sekretariat. KPU menargetkan sedikitnya 60 sampel untuk diperiksa dalam pelaksanaan Coktas. Sampel tersebut mencakup pemilih baru, data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), serta data lain yang dinilai perlu dikonfirmasi berdasarkan hasil sinkronisasi.

Pola pemeriksaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konfirmasi sekaligus membuat penggunaan sumber daya lebih efektif. Penentuan sampel berdasarkan karakteristik data dan wilayah menjadi penting karena tidak semua persoalan dapat diselesaikan hanya dengan membaca informasi dalam dokumen.

Adri juga menyampaikan bahwa KPU Kota Batam telah menetapkan Keputusan KPU Kota Batam Nomor 18 Tahun 2026 terkait delapan standar pelayanan publik. Salah satu layanan yang disiapkan adalah kanal daring bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan mengenai data pemilih melalui situs resmi KPU Kota Batam. Kanal tersebut diharapkan menjadi ruang partisipasi publik dalam memperbaiki kualitas daftar pemilih.

KPU juga merencanakan koordinasi dengan Imigrasi untuk memperjelas kemungkinan akses informasi yang dapat mendukung pemeriksaan data warga yang berada atau melakukan pergerakan ke luar negeri. Koordinasi dengan instansi terkait lainnya juga dipertimbangkan untuk membantu mengonfirmasi data pekerja migran, mengingat keterbatasan waktu dan personel apabila seluruh pemeriksaan harus dilakukan langsung di lapangan.

Pemutakhiran data pemilih bukan sekadar urusan teknis penyelenggara pemilu. Data yang tidak akurat dapat membuat warga yang telah memenuhi syarat tidak tercatat, sementara nama yang seharusnya tidak lagi memenuhi syarat masih tercantum dalam daftar. Karena itu, warga perlu memeriksa status kepemilihannya dan menyampaikan tanggapan apabila menemukan ketidaksesuaian melalui kanal resmi yang disediakan KPU.

Koordinasi Bawaslu dan KPU menjadi penting untuk memastikan setiap proses pemeriksaan berlangsung terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan, sementara KPU melaksanakan pemutakhiran sesuai kewenangannya. Keduanya memiliki peran berbeda, tetapi bertemu pada tujuan yang sama: menjaga kualitas daftar pemilih.

Daftar pemilih yang akurat bukan hanya angka dalam lembar rekapitulasi. Di dalamnya ada nama, identitas, dan hak konstitusional setiap warga negara. Menjaganya berarti memastikan demokrasi tidak kehilangan satu pun suara hanya karena data yang luput diperiksa.