Ully Soroti Keseragaman Data dan Koordinasi Teknis dalam Pengawasan Coktas PDPB

Batam - Pengawasan pemutakhiran data pemilih tidak boleh terhambat oleh persoalan teknis yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal. Keseragaman pembagian data, kejelasan titik pemeriksaan, dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) berjalan efektif. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Batam, Ully Yushariyen Damanik, dalam Rapat Koordinasi Persiapan Coktas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026 di Kantor Bawaslu Kota Batam, Senin (9/11/2026).

Ully mengapresiasi koordinasi yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi data pemilih. Menurutnya, pelaksanaan PDPB sepanjang 2026 telah memberikan sejumlah catatan dan evaluasi yang perlu ditindaklanjuti bersama, termasuk persoalan yang masih ditemukan dalam proses pengawasan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketidakseragaman pembagian data kepada jajaran pengawas. Ia mencontohkan pengalaman saat pengawasan Coktas sebelumnya, ketika Bawaslu belum menerima data yang diperlukan pada waktu yang sama dengan pihak lain. Data baru diterima pada hari berikutnya setelah berkas yang dapat dibagikan tersedia.

Kondisi tersebut, menurut Ully, dapat menghambat persiapan dan pelaksanaan pengawasan. Padahal, data merupakan pijakan awal bagi pengawas untuk menentukan objek pemeriksaan, mempelajari informasi, dan menyusun langkah pengawasan secara terarah.

Ia berharap persoalan teknis semacam ini tidak kembali terulang pada pelaksanaan PDPB berikutnya. Keseragaman informasi yang diterima para pihak penting agar tidak ada perbedaan kesiapan ketika turun ke lapangan.

Selain pembagian data, Ully menyoroti perlunya kesepakatan mengenai alur dan titik pemeriksaan. Dalam pelaksanaan Coktas, petugas dapat perlu mendatangi kantor kecamatan, kantor kelurahan, atau berkoordinasi dengan pengurus RT, bergantung pada kebutuhan pemeriksaan. Karena itu, urutan kunjungan perlu dibicarakan sejak awal agar kegiatan tidak berjalan tanpa arah yang jelas.

Menurutnya, perencanaan tersebut juga berkaitan langsung dengan efektivitas penggunaan sumber daya. Waktu pelaksanaan terbatas, sementara jumlah personel yang melakukan pengawasan juga tidak selalu banyak. Tanpa pembagian rute dan koordinasi yang baik, tenaga serta waktu berisiko tersita untuk menunggu atau berpindah lokasi yang seharusnya dapat diatur lebih efisien.

Ully mendorong agar Bawaslu dan KPU terus memperkuat sinergi melalui evaluasi serta komunikasi teknis sebelum kegiatan dilaksanakan. Persoalan yang ditemukan pada pelaksanaan sebelumnya seharusnya menjadi bahan perbaikan, bukan berulang menjadi hambatan yang sama.

Koordinasi tersebut bukan sekadar urusan teknis antarlembaga. Pemutakhiran data pemilih yang akurat berpengaruh pada kepastian hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Karena itu, setiap proses pemeriksaan perlu didukung data yang memadai, langkah yang terencana, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui evaluasi menjelang pelaksanaan Coktas PDPB Triwulan IV, Bawaslu Kota Batam berharap proses pengawasan semakin tertib, efektif, dan terkoordinasi. Ketepatan daftar pemilih tidak lahir dari pekerjaan yang dilakukan tergesa-gesa, melainkan dari data yang terbuka, persiapan yang matang, dan kerja bersama yang saling menguatkan.