Indeks Turun, Kewaspadaan Naik: Bawaslu Batam Kaji Kembali Kerawanan Pemilu

Batam, Bawaslu Kota Batam kembali menggelar diskusi mingguan “Diserbu” seri ke-7 yang kali ini mengangkat topik penting: Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Batam (23/07/2025) ini dihadiri oleh seluruh ketua, anggota, dan jajaran sekretariat Bawaslu Kota Batam.

Rika Purnama Lubis, selaku pemantik diskusi, memaparkan bahwa Batam sempat masuk dalam kota dengan tingkat kerawanan tinggi secara nasional pada 2020. Namun, menariknya, dalam IKP 2024, peringkat Batam justru turun, bahkan di bawah Kabupaten Karimun dan Bintan.

“Pertanyaannya, apakah kerawanan di Batam benar-benar menurun? Atau jangan-jangan kita kurang maksimal dalam mengisi indikator IKP?” ungkap Rika, memancing diskusi kritis.

Ia menambahkan bahwa Batam masuk dalam cluster 1—kategori daerah dengan potensi gangguan cukup kompleks, seperti demonstrasi pasca pemilu, penyalahgunaan anggaran, mobilisasi dengan intimidasi, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dan parpol dalam pengawasan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Syailendra Reza, mengingatkan bahwa IKP bukan hanya soal skor, tapi juga soal filosofi. “Ketika sebuah daerah memiliki dinamika sosial dan keberagaman yang tinggi seperti Batam, kita harus lebih cermat dalam membaca potensi kerawanannya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa pengisian IKP harus bersifat kolaboratif lintas divisi dan didasarkan pada bukti serta pengalaman riil, bukan sekadar asumsi. Bahkan, pengalaman Batam pada Pilkada 2014 di mana ketegangan antar etnis sempat mencuat masih menjadi catatan yang relevan.

Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Itoloha Gaho, menyoroti keterlambatan peluncuran IKP oleh Bawaslu RI yang terjadi saat tahapan kampanye dan logistik sudah berjalan. “Seharusnya IKP keluar di awal tahapan agar bisa menjadi rujukan menyusun strategi pencegahan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya validitas data dalam penyusunan IKP. Tekanan dan intimidasi, yang seringkali tidak tercatat secara resmi namun dirasakan di lapangan, perlu diformulasikan agar tidak luput dari pemetaan kerawanan.

Diskusi juga melibatkan seluruh divisi di Bawaslu Kota Batam yang diminta aktif dalam pengisian IKP mendatang. Koordinator Divisi SDM, Ully Yushariyen Damanik, menegaskan pentingnya pelibatan lintas divisi agar hasil IKP mencerminkan realitas Batam yang unik multikultural dan dinamis, namun tetap punya potensi kerawanan yang spesifik.

Zainal Abidin, Koordinator Divisi Pencegahan dan Humas, menyebutkan bahwa perilaku sosial menjadi kunci dalam memahami risiko pemilu di setiap daerah. “Karena itu, Batam tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Semua indikator harus melihat karakter lokal,” tegasnya.

Diskusi ini menjadi pengingat bahwa IKP bukan sekadar angka, melainkan cermin dari seberapa siap sebuah daerah menghadapi dinamika pemilu. Batam, sebagai kota industri yang heterogen dan strategis, harus terus waspada dan memperkuat sinergi pengawasan agar pemilu berjalan damai dan adil.