Reza Ingatkan NasDem Batam, Administrasi Partai Perlu Disiapkan Sejak Dini

Batam - Persiapan menghadapi Pemilu 2029 tidak cukup dilakukan ketika tahapan resmi dimulai. Partai politik perlu memastikan administrasi kepengurusan tertata sejak sekarang, sebab ketidaksesuaian data dapat menjadi kendala saat verifikasi administrasi berlangsung. Pesan itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Batam, Syailendra Reza, dalam kegiatan Silaturahmi dan Koordinasi Lanjutan terkait Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 di Kantor DPD Partai NasDem Kota Batam, Jumat (16/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Reza mengingatkan bahwa tahapan menuju Pemilu 2029 perlu disambut dengan kesiapan administrasi yang memadai. Menurutnya, partai politik harus memahami persyaratan dan kemungkinan perubahan regulasi agar tidak baru berbenah ketika proses verifikasi sudah berjalan.

Ia menjelaskan, verifikasi administrasi menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan partai politik, termasuk bagi partai yang telah memiliki kursi di lembaga perwakilan. Status sebagai partai yang pernah mengikuti pemilu bukan alasan untuk mengabaikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian data kepengurusan.

“Tidak perlu berleha-leha lagi, karena tahapan berikutnya akan segera dihadapi. Persiapan administrasi harus dilakukan sejak sekarang,” demikian pesan utama Syailendra dalam diskusi tersebut.

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah data kepengurusan dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), terutama pada tingkat kecamatan. Reza menyampaikan bahwa berdasarkan pengecekan yang dibahas dalam pertemuan itu, data NasDem di tingkat kota dinilai relatif tertata, tetapi pada tingkat kecamatan masih terdapat data yang perlu diperiksa kembali.

Ia menyebut, dari 12 kecamatan yang dibahas, baru tiga kecamatan yang dinilai sudah sesuai, sedangkan sembilan kecamatan lainnya masih perlu ditindaklanjuti. Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa kelengkapan administrasi di tingkat kota belum tentu berarti seluruh data pada tingkatan di bawahnya telah sesuai.

Karena itu, partai politik perlu mencocokkan data dalam SIPOL dengan dokumen resmi kepengurusan, termasuk surat keputusan dan informasi nama serta jabatan pengurus. Jika terdapat perubahan atau ketidaksesuaian, pembaruan perlu dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting agar proses verifikasi tidak terhambat oleh persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi lebih awal.

Reza juga menyinggung kemungkinan adanya perubahan aturan menjelang pemilu mendatang. Menurutnya, partai politik perlu mengikuti perkembangan regulasi secara cermat, termasuk ketentuan mengenai struktur kepengurusan yang harus dipenuhi. Kesiapan administrasi bukan pekerjaan sekali selesai, melainkan proses yang perlu dirawat seiring perubahan organisasi dan aturan.

Tertib administrasi partai politik mungkin terlihat sebagai urusan internal organisasi. Namun, data yang akurat merupakan bagian dari fondasi pemilu yang transparan dan akuntabel. Kepengurusan yang terdokumentasi dengan baik membantu memastikan proses verifikasi dapat dilakukan berdasarkan informasi dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pertemuan tersebut, Bawaslu Batam mendorong komunikasi yang terbuka dengan partai politik agar persoalan administrasi dapat dikenali dan ditindaklanjuti sebelum memasuki tahapan pemilu. Sebab, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh persaingan di panggung politik, tetapi juga oleh ketertiban kerja di belakangnya yakni pada dokumen, data, dan kesediaan setiap pihak untuk berbenah sejak dini.