Zainal Ajak Parpol Kawal Data Pemilih Berkelanjutan, Warga Diminta Perbarui Data Kependudukan

Batam - Akurasi data pemilih tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dan partai politik. Hal ini disampaikan Koordinator divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Batam, Zainal Abidin saat menghadiri Silaturahmi dan Koordinasi Lanjutan terkait Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 di Kantor DPD Partai NasDem Kota Batam, Jumat (16/10/2026).

Zainal menjelaskan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, jumlah pemilih telah mencapai 994.527 orang. Menurutnya, data ini perlu terus diawasi agar persoalan administrasi tidak menjadi kendala ketika tahapan pemilu atau pemilihan dimulai.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah data warga yang telah meninggal dunia, tetapi masih tercatat sebagai pemilih karena dokumen kematiannya belum diperbarui. Selain itu, perubahan status pekerjaan, termasuk bagi anggota TNI dan Polri maupun mereka yang telah pensiun, juga dapat memengaruhi status seseorang dalam data pemilih apabila informasi kependudukannya belum diperbarui.

Zainal mengajak partai politik turut mengawasi proses pemutakhiran tersebut. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan perubahan data yang diketahui agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

Bagi masyarakat, langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah memastikan data kependudukan tetap mutakhir. Jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, ahli waris perlu mengurus pencatatan kematian sesuai prosedur. Warga yang mengalami perubahan status pekerjaan atau status lainnya juga perlu memastikan pembaruan datanya dilakukan melalui instansi berwenang.

Menurut Zainal, pengawasan sejak dini dapat membantu mengurangi potensi persoalan data menjelang pemilu. Dengan kolaborasi penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat, pemutakhiran data diharapkan semakin akurat sehingga hak pilih warga dapat terlindungi.