Ully Damanik Dorong Penguatan Sosialisasi PDPB hingga Tingkat Kelurahan dan Sekolah

Batam - Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Batam, Ully Yushariyen Damanik, menekankan pentingnya memperluas sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) agar tidak hanya dipahami oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga pemerintah daerah, partai politik, hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan KPU Kota Batam di Kantor KPU Kota Batam, Rabu (1/7/2026).

Dalam forum pleno tersebut, Ully mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, masih banyak pihak yang belum memahami keberadaan maupun mekanisme PDPB. Bahkan, ketika Bawaslu melakukan pengawasan dan koordinasi di lapangan, sejumlah pemerintah kecamatan dan kelurahan belum mengetahui bahwa proses pemutakhiran data pemilih tetap berlangsung di luar tahapan pemilu.

"Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu PDPB. Bahkan beberapa kecamatan dan kelurahan juga belum memahami bahwa tahapan ini terus berjalan. Karena itu, saat melakukan pengawasan kami juga sekaligus melakukan sosialisasi dan koordinasi kembali," ujar Ully.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan komunikasi publik menjadi pekerjaan yang tidak kalah penting dibandingkan proses pemutakhiran data itu sendiri. Ia berharap KPU dapat memperluas sosialisasi kepada masyarakat sehingga setiap warga memahami bahwa pembaruan data pemilih merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang pemilu.

Selain itu, Ully juga menyoroti perlunya peningkatan pemahaman partai politik terhadap mekanisme PDPB. Menurutnya, keterlibatan partai politik akan semakin optimal apabila mereka memahami alur perubahan data pemilih pada setiap triwulan, sehingga dapat ikut memberikan masukan terhadap kualitas daftar pemilih.

Dalam kesempatan itu, ia turut mengingatkan pentingnya koordinasi yang lebih intensif dengan instansi seperti TNI dan Polri. Pengalaman pengawasan pada pemilu sebelumnya menunjukkan masih ditemukan anggota TNI atau Polri yang datanya belum diperbarui dalam daftar pemilih, termasuk perubahan status akibat pensiun maupun meninggal dunia.

"Mobilitas data sangat dinamis. Ada yang menjadi anggota TNI atau Polri, ada yang purnatugas, ada pula yang meninggal dunia. Semua itu memerlukan koordinasi yang lebih kuat agar data pemilih tetap akurat," katanya.

Perhatian juga diberikan kepada potensi pemilih pemula. Ully menilai sekolah menjadi salah satu simpul penting dalam mendeteksi calon pemilih yang akan memenuhi syarat usia pada pemilu mendatang. Karena itu, ia mendorong agar jejaring koordinasi tidak hanya dibangun dengan pemerintah daerah, tetapi juga dengan satuan pendidikan.

"Melalui koordinasi dengan sekolah, kita dapat memetakan potensi pemilih pemula lebih awal. Sosialisasi kepada mereka juga menjadi penting agar generasi muda memahami hak pilihnya sejak dini," jelasnya.

Rapat pleno tersebut menjadi ruang bersama bagi penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, partai politik, dan para pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam menjaga kualitas data pemilih. Bagi Bawaslu Kota Batam, pengawasan tidak berhenti pada angka yang ditetapkan dalam berita acara. Pengawasan juga berarti memastikan setiap proses dipahami, setiap koordinasi terbangun, dan setiap warga mengetahui bahwa hak pilih mereka dijaga sejak jauh sebelum hari pemungutan suara.

Di sanalah demokrasi bertumbuh, bukan hanya dari data yang terus diperbarui, tetapi juga dari kesadaran yang terus dipelihara.