Zainal Soroti Potensi Data Pemilih Bermasalah Muncul Kembali, Bawaslu Batam Dorong Koordinasi Lintas Lembaga

Batam - Pencoretan data pemilih yang tidak memenuhi syarat belum tentu menyelesaikan persoalan apabila data tersebut kembali muncul dalam pemutakhiran berikutnya. Karena itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Batam, Zainal Abidin, mendorong penguatan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan persoalan data pemilih ditangani hingga ke sumbernya.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026 di Kantor Bawaslu Kota Batam, Senin (9/11/2026).

Zainal menilai, salah satu tantangan dalam pemutakhiran data pemilih adalah kemungkinan munculnya kembali data yang sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kondisi ini dapat terjadi apabila perubahan status kependudukan atau pekerjaan seseorang belum tercermin secara konsisten dalam data administrasi yang menjadi rujukan pemutakhiran.

Ia menyoroti dua persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, yakni data anggota TNI/Polri dan data warga yang telah meninggal dunia.

Terkait anggota TNI/Polri, Zainal mengingatkan bahwa status pekerjaan dan status kependudukan harus diperhatikan dalam proses pemutakhiran. Anggota TNI/Polri yang masih aktif tidak memiliki hak pilih. Namun, apabila perubahan status pekerjaan tidak tercatat atau belum diperbarui dalam data administrasi, terdapat potensi data yang bersangkutan kembali muncul dalam daftar pemilih pada proses berikutnya.

Sebaliknya, persoalan juga dapat terjadi pada warga yang telah pensiun dari TNI/Polri, tetapi status pekerjaannya belum diperbarui. Data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya berpotensi membuat warga tersebut tidak tercatat sebagaimana mestinya dalam daftar pemilih.

Menurut Zainal, persoalan ini perlu dibicarakan bersama pihak terkait, termasuk institusi TNI dan Polri. Koordinasi diperlukan agar informasi mengenai anggota aktif maupun personel yang telah pensiun dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembaruan data yang sesuai.

Persoalan berikutnya menyangkut warga yang secara faktual telah meninggal dunia, tetapi statusnya belum diperbarui dalam administrasi kependudukan. Zainal menyampaikan bahwa koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, menjadi penting agar data kematian yang telah diverifikasi dapat ditindaklanjuti dan tidak kembali masuk dalam daftar pemilih pada pemutakhiran mendatang.

Ia mencontohkan, data warga yang telah dicoret karena meninggal dunia berpotensi muncul kembali apabila sumber data administrasi kependudukan yang digunakan dalam pemutakhiran berikutnya belum mengalami pembaruan. Akibatnya, pekerjaan verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya berisiko harus diulang.

Bagi Zainal, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pemeriksaan berulang oleh penyelenggara pemilu. Diperlukan koordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dan data terkait, sehingga perubahan status penduduk dapat tercatat secara tepat pada sumber administrasinya.

Dalam konteks ini, masyarakat juga memiliki peran penting. Keluarga perlu memastikan peristiwa kematian anggota keluarganya dilaporkan dan dicatat secara resmi dalam administrasi kependudukan. Demikian pula, warga yang mengalami perubahan status pekerjaan, termasuk pensiun dari TNI/Polri, perlu memastikan data pribadinya diperbarui melalui prosedur yang berlaku. Pembaruan tersebut membantu mencegah ketidaksesuaian data dalam proses pemutakhiran daftar pemilih.

Zainal menegaskan bahwa persoalan data pemilih harus ditangani secara berkelanjutan, bukan hanya ketika tahapan pemilu semakin dekat. Data yang akurat merupakan salah satu fondasi penting bagi pemenuhan hak pilih warga negara.

Melalui rapat koordinasi Coktas PDPB Triwulan IV Tahun 2026, Bawaslu Kota Batam mendorong agar catatan dan persoalan yang ditemukan menjadi bahan koordinasi serta tindak lanjut bersama. Sebab, daftar pemilih yang baik bukan sekadar daftar yang telah diperiksa dan dicoret, melainkan data yang terus diperbarui sesuai keadaan sebenarnya.

Akurasi daftar pemilih tidak hanya menjadi urusan administrasi lembaga penyelenggara. Di balik setiap nama terdapat hak warga negara. Memastikan nama yang berhak tetap tercatat dan data yang tidak memenuhi syarat ditangani secara tepat merupakan bagian dari menjaga agar hak pilih tidak hilang karena data yang tertinggal dari kenyataan.