Jazuli: Nontahapan Bukan Waktu untuk Berhenti, Bawaslu Batam Harus Terus Bergerak

Batam - Kepercayaan publik terhadap pengawas pemilu tidak dibangun hanya ketika tahapan pemilu berlangsung. Justru pada masa nontahapan, ketika perhatian masyarakat terhadap pemilu cenderung berkurang, kerja-kerja pengawasan dan pendidikan demokrasi perlu terus hadir. Pesan itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batam, Jazuli, saat menjadi pembina apel di lingkungan Bawaslu Kota Batam, Senin (26/10/2026).

Di hadapan jajaran sekretariat, Jazuli menekankan pentingnya menjaga kekompakan, memperkuat tanggung jawab setiap individu, serta membangun kerja sama lintas divisi. Menurutnya, berbagai kegiatan yang dilakukan selama masa nontahapan merupakan bagian dari upaya mempersiapkan masyarakat menghadapi Pemilu 2029 sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

Ia mengingatkan bahwa pekerjaan pada masa nontahapan tidak boleh dipandang sebagai aktivitas yang kurang berarti. Periode ini justru menjadi ruang untuk menata program, memperluas pendidikan kepemiluan, dan memperkenalkan peran Bawaslu kepada masyarakat sebelum tahapan pemilu kembali berjalan.

“Ketika kita ingin menghasilkan peran yang kita tuju, maka kita harus bergerak,” menjadi inti pesan Jazuli dalam apel tersebut.

Berfungsi dan bergerak membangun kepercayaan

Jazuli mengaitkan pesannya dengan semangat berfungsi dan bergerak dalam pelaksanaan pengawasan serta pendidikan kepemiluan. Berfungsi berarti setiap jajaran memahami kemampuan, tujuan, dan perannya. Sementara bergerak berarti menjalankan peran tersebut melalui langkah nyata dan program yang terarah.

Menurutnya, setiap divisi memiliki tugas dan program yang perlu dijalankan secara saling mendukung. Tujuan akhirnya bukan sekadar menyelesaikan agenda masing-masing, melainkan memperkuat kelembagaan Bawaslu Kota Batam agar semakin dikenal dan dipercaya masyarakat dalam mengawal demokrasi.

Sejumlah kegiatan telah dilakukan Bawaslu Kota Batam, mulai dari pendidikan pengawasan partisipatif, program Bawaslu Goes to School, hingga koordinasi dan sosialisasi bersama partai politik. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai pemilu, aturan yang mengaturnya, serta peran pengawasan dalam menjaga proses demokrasi.

Pendidikan kepemiluan yang dilakukan sejak dini memberi kesempatan untuk memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Masyarakat juga dapat belajar mengenali dugaan pelanggaran, memahami jalur pelaporan, dan ikut menjaga agar proses pemilu berlangsung sesuai ketentuan.

Jazuli menegaskan bahwa perubahan tidak terjadi hanya melalui rencana. Perlu langkah yang konsisten, kerja bersama, dan kesediaan setiap individu menjalankan tanggung jawabnya. Dalam kerja kelembagaan, langkah kecil yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menjadi fondasi bagi tujuan yang lebih besar.

Ruang digital: sarana edukasi sekaligus tanggung jawab

Selain memperkuat kolaborasi internal, Jazuli menyoroti pentingnya transformasi digital dalam memperkenalkan kerja-kerja Bawaslu kepada masyarakat. Peralihan dari pola kerja manual menuju pemanfaatan teknologi perlu diikuti kemampuan mengelola informasi secara tepat dan bertanggung jawab.

Media sosial, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan kegiatan, menyampaikan edukasi kepemiluan, dan menjelaskan tugas serta fungsi Bawaslu kepada publik. Informasi yang disampaikan secara konsisten dapat membantu masyarakat memahami bahwa pengawasan pemilu tidak hanya berlangsung ketika hari pemungutan suara semakin dekat.

Namun, ruang digital juga menyimpan risiko apabila digunakan tanpa ketelitian. Kesalahan mengetik, menulis, atau menyebarkan informasi yang belum diperiksa dapat menimbulkan persoalan dan memengaruhi kepercayaan publik. Karena itu, setiap informasi yang akan dipublikasikan perlu diperiksa kembali, baik dari sisi fakta, bahasa, konteks, maupun ketepatan penyampaiannya.

Pesan tersebut relevan tidak hanya bagi pengelola media sosial kelembagaan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Di tengah derasnya arus informasi, kebiasaan memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan tidak terburu-buru menyebarkan kabar merupakan bagian dari tanggung jawab warga digital.

Menguatkan kerja bersama, bukan kepentingan divisi

Dalam arahannya, Jazuli kembali menekankan bahwa kebersamaan harus menjadi dasar kerja seluruh jajaran. Setiap divisi memiliki tugas dan kompetensi berbeda, tetapi seluruhnya berada dalam satu tujuan kelembagaan.

Ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu atau divisi. Kolaborasi diperlukan supaya kegiatan yang dilakukan saling melengkapi, pesan kelembagaan tetap konsisten, dan masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh tentang peran Bawaslu.

Kepercayaan publik, dalam konteks ini, tidak cukup dibangun melalui slogan atau publikasi kegiatan. Kepercayaan perlu ditopang oleh kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, komunikasi yang jelas, serta kehadiran lembaga yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Apel tersebut diikuti seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kota Batam dan turut dihadiri Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Itoloha Gaho, serta Kepala Sekretariat, Esther Irianti Lombogia.

Melalui arahannya, Jazuli berharap seluruh jajaran semakin meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan kualitas kerja dalam menjalankan peran masing-masing. Persiapan menuju Pemilu 2029, menurut pesan yang disampaikannya, harus dibangun sejak sekarang melalui program yang konsisten dan kerja sama yang kuat.